Pemerintah Akan Berlakukan Dua Harga BBM Bersubsidi

photo Ilustrasi

(Sumber: REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA) -- Pemerintah sudah mengkerucutkan opsi guna menekan konsumsi BBM bersubsidi. Menteri ESDM Jero Wacik bahkan menegaskan bakal terdapat dua harga BBM bersubsidi yang beredar di masyarakat.

Bagi kelompok mampu yang memiliki mobil pribadi, pemerintah akan mengurangi subsidi dan menaikkan harga. Sementara bagi kendaraan umum dan roda dua, harga BBM bersubsidi akan tetap dikisaran Rp 4.500 per liter.

Meski demikian, ia belum mau menuturkan berapa harga yang akan diberlakukan bagi para pemilik mobil pribadi. "Yang pasti kalau harga BBM bersubsidinya Rp 9.500 per liter, subsidinya jangan Rp 5 ribu," jelasnya saat menggelar konferensi pers, Jumat (12/4). 

Mekanisme di lapangan juga masih harus diputuskan. Bisa saja, kata Jero, akan ada SPBU khusus untuk kelompk menengah ke atas. Sosialisasi juga akan dilakukan pada waktu tertentu agar masyarakat paham. 

"Kita sedang cari konsepnya bagaimana agar di lapangan tak repot," tegasnya. Soal dampak inflasi yang terjadi akibat mahalnya harga barang dan tingginya permintaan pasar juga akan dibahas. 

Meski ini menjadi opsi final, sayangnya pengumuman resmi belum akan dilakukan. Jero berujar keputusan tetap berada di tangan Presiden. "Malam ini akan kita bicarakan hingga besok (untuk mematangkan)," katanya. 

Di kesempatan yang sama, pemerintah pun membatalkan penggunaan bensin RON 90 sebagai solusi untuk menekan konsumsi BBM bersubsidi. Hal ini juga ditegaskan Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo. "Yang pasti bukan kenaikan, tapi subsidi untuk orang kaya akan dikurangi," jelasnya.

Namun senada dengan Jero, ia enggan menuturkan kapan pengumuman resmi dilakukan. "Tak ada deadline," ujarnya.

Dirjen PHU: Pelayanan Haji Harus Lebih Baik

Jakarta(Sinhat)-- Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Anggito Abimanyu menyatakan, meski BPIH 2013 turun rata-rata 90 dolar AS, pihaknya berjanji, pelayanan bagi calon jamaah haji harus lebih baik, ketika di tanah air maupun di Saudi Arabia.

"Kita senantiasa berusaha untuk memberikan pelayanan bagi Jamaah dari tahun ke tahun makin baik," kata Anggito di kantor Baznas (Badan Amil dan Zakat Nasional) seusai menerima penyematan pin Duta Baznas, di Jakarta, Selasa (2/4).

Penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) lebih cepat empat bulan sebelum pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji, menurut dia, memberi peluang baginya untuk melakukan persiapan penyelenggaraan haji lebih baik. Baik dari sisi penyelenggaraan maupun penyiapan bagi calon jamaah haji.

Untuk tahun ini pihaknya akan meningkatkan kualitas bimbingan manasik haji selama di tanah air. Hal ini penting karena esensi dari haji adalah mencari kemabruran.

Tahun-tahun sebelumnya penetapan BPIH sudah mepet menjelang keberangkatan haji. Untuk BPIH 2013 sekali ini lebih cepat. Karena itu, dari sisi waktu seharusnya persiapan pemberangkatan bagi calon jamaah haji dari tanah air harus lebih baik, katanya.

Karena itu pula, lanjut dia, penyiapan pondokan, katering, transportasi dan pengurusan dokumen Jamaah haji harus dilakukan dengan cermat. Dari sisi keuangan, sudah tak ada masalah lagi karena DPR RI sudah memberi persetujuan untuk menggunakan dana optimalisasi untuk subsidi pemondokan di Mekkah, Madinah dan Arafah dan Mina.

Subsidi Rp16,2 juta per orang

Dana subsidi itu diambil dari nilai manfaat setoran awal dana haji. Bukan dari APBN, tapi dari dana Jamaah haji juga ketika mereka menyetor dana. Subsidi per orang yang diambil dari dana optimalisasi sebesar Rp16,2 juta.

Kendati pemondokan musim haji 2013 akan sulit mendapat wilayah yang dekat dengan kawasan Masjidil Haram, tetapi pihaknya berupaya mendapatkan pondokan dengan jarak rata-rata 2,5 km. Tidak seperti tahun lalu jarak pondokan bisa diperoleh kurang dari 1 km. Hal itu sebagai dampak dari perluasan kompleks masjidil Haram yang hingga kini masih berjalan.

Ia menambahkan, pihaknya pun telah minta kepada pemerintah Arab Saudi agar tetap memberi tambahan kuota sebanyak 35 ribu orang. Kuota haji Indonesia pada 2012 lalu sebanyak 211 ribu orang.

Diharapkan permintaan tambahan kuota tersebut dapat dipenuhi. Hal lain yang dimohonkan pemerintah Indonesia adalah agar sebanyak 160 unit mobil di kantor teknis haji dapat digunakan.  "Kita sudah minta kelonggaran kepada pemerintah setempat," kata Anggito.  (ant/ess)(Sumber :haji.kemenag.go.id)

Kemenag Kembangkan Assessment Center

Jakarta (Pinmas) — Pada tahun 2012, Kementerian Agama telah melaksanakan pilot project assessment system dalam rangka peningkatan kualitas manajemen pegawai sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi di bidang kepegawaian yang digunakan untuk pengembangan, rotasi, dan promosi
jabatan.

Hal ini disampaikan Wakil Menteri Agama, Nasaruddin Umar ketika memaparkan kinerja Kementerian Agama Tahun 2012 pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VIII DPR RI tentang Evaluasi Pelaksanaan APBN dan Kinerja Kementerian Agama Tahun 2012, serta Tindak Lanjut Ikhtisar Hasil Akhir
Pemeriksaan Semester I BPK RI Tahun 2012, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (8/04).

Hadir dalam kesempatan ini, Sekjen Kemenag, Inspektur Jenderal, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Dirjen Bimas Katolik, Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Hindu, Dirjen Bimas Buddha, serta Sesditjen Bimas Islam, Kepala Biro Perencanaan, dan Kepala Pusat Informasi dan Humas.

“Pilot project ini penting bagi tersedianya peta dan proyeksi kebutuhan pegawai sesuai kompetensi jabatan di setiap satuan kerja,” terang Wamen.

Menurut Wamen, pilot project ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran kualitas kompetensi yang dimiliki oleh PNS di lingkungan Kementerian Agama. Gambaran ini penting, lanjut Wamen, karena nantinya akan digunakan sebagai dasar: a) pengangkatan PNS dalam jabatan struktural dan fungsional; b) pengembangan potensi dan kompetensi; c) penentuan kebutuhan diklat berbasis kompetensi; serta d) pemetaan potensi dan kompetensi PNS.

Lebih lanjut, Wamen menjelaskan bahwa program ini sebenarnya sudah dipersiapkan sejak April 2011 dalam bentuk Penyusunan Keputusan Menteri Agama (KMA) tentang Assessment. Tahapan itu kemudian ditindaklanjuti dengan Penyusunan Kamus Kompetensi Assessment, Penyusunan Simulasi Metode Assessment, Pelatihan Calon Manajemen Pengelola Assessment, Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural, serta Penyusunan Metode Alat Ukur
Assessment.

Pada tahun 2012, tambah Wamen, Kemenag menyiapkan Bahan Tahapan Pembangunan Assessment,KMA tentang Kamus Kompetensi dan Standar Kompetensi Jabatan Assessment. Selain itu, dibuat juga Blue Print Pengembangan Sistem Database Assesment dan Penyusunan Standar Kompetensi
Jabatan Pada 4 Unit Eselon I.

Wamen juga menambahkan bahwa pada tahun 2012 juga telah dilakukan pengembangan Sistem Database Assessment, konsultasi sertifikasi assesor dengan BNSP, serta bahan publikasi assessment. “Assessment ini penting untuk mendapatkan gambaran kualitas kompetensi yang dimiliki oleh PNS di lingkungan Kementerian Agama,” terang Wamen. (th-mkd)-(Kemenag.go.id)