Menag Buka STQ Nasional XXIII

Jakarta, (Inmas Sultra) — Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin membuka pelaksanaan Seleksi Tilawatil Quran (STQ) Tingkat Nasional XXIIITahun 2015, Senin (10/08) malam, di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Pembukaan secara resmi ivent nasional Dua tahunan tersebut ditandai dengan penekanan tombol oleh Menag didampingi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agama (Kemenag) Nur Syam, Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenag M. Jasin, serta Direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam, Machasin.

Dalam sambutannya, Menag mengatakan bahwa Al Quran adalah pedoman hidup universal. Sebagai pedoman hidup universal bagi umat manusia, kata dia, Al Quran memiliki peran yang strategis dalam membentuk dan menjaga nilai luhur kebudayaan bangsa.

“Al Quran merupakan rujukan Ulama dalam mengembangkan kehidupan beragama bagi umat Islam,” kata Menag pada pembukaan kegiatan yang mengangkat tema “STQ Nasional Upaya Melestarikan Khasanah Budaya Islam Nusantara dalam Membangun Generasi Qur’ani yang Partisipatif dan Bermartabat Menuju Indonesia Hebat“.

Menag menjelaskan, STQ menjadi salah satu barometer untuk menilai prestasi seni baca Al Quran. Selain itu, sambung Menag, STQjuga menjadi sarana memaknai Al Quran sebagai pedoman hidup kemanusiaan yang harus terus membumi dalam konteks, situasi, dan waktu untuk memberikan solusi bagi isu-isu yang sedang dan terus berkembang.

Menag menegaskan, ketahanan mental dan kultural yang paling kokoh adalah yang bersumber dari pandangan hidup dan way of life yang diyakini, yaitu: ajaran dan nilai-nilai agama. “Untuk itu, menjadi tugas bersama adalah bagaimana mendorong dan menfasilitasi umat Islam di nusantara agar bisa memahami ayat-ayat Al Quran dalam konteks kekinian yang relevan sesuai situasi, waktu, dan tempat,” tegas Lukman. 

Pada kesempatan itu, Menag juga berpesan agar umat Islam dapat menjaga harmoni sosial dan kerukunan hidup beragama sebagai fundamental persatuan dan kesatuan bangsa. “Kita perlu terus berupaya menghindari setiap potensi yang dapat menggiring masyarakat ke arah pusaran konflik, terlebih konflik yang berimbas dan bersangkut paut dengan isu agama,” pesan Lukman.

Hadir pada pembukaan kegiatan yang dijadwalkan berlangsung selama Tujuh hari itu, yakni 10 s.d 16 Agustus 2015, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD) A.M. Fatwa, para duta besar negara sahabat, Mantan Menag Prof. Dr. KH. Said Agil Husin Al Munawar selaku Koordinator Dewan Hakim STQ Nasional, sejumlah Wakil Gubernur, para pejabat Eselon I dan II Kemenag RI, para Kepala kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Provinsi se Indonesia, serta para peserta, pelatih dan official kafilah provinsi seluruh Indonesia.

Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) H. M. Saleh Lasata yang juga Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Provinsi Sultra, turut hadir dalam ceremony pembukaan STQ Nasional tersebut bersama Kakanwil Kemenag Sultra Mohamad Ali Irfan yang didampingi Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Hj. Puji Rahayu Ali Irfan, Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sarifuddin Safaa, Wakil Bupati Kolaka Muhamad Jayadin, Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Sultra Hasanuri, serta sejumlah Kepala Bidang dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten dan Kota se Sultra. (isr/sm)

sumber : sultra.kemenag.go.id (11/8/2015)

Kepala Madrasah Sultra Studi Banding di MTsN dan MIN Palembang

Kendari (Inmas Sultra) —- Disela-sela kesibukan mendampingi anak didik mengikuti ajang Kompetisi Sains Madrasah (KSM),Ajang Kompetisi Seni dan Olahraga Madrasah  (AKSIOMA) , dan Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) Tingkat Nasional Tahun 2015 di Kota Palembang, Sumatera Selatan, Official kontingen asal Sulawesi Tenggara (Sultra) menyempatkan diri melaksanakan studi banding pada sekolah di kota tersebut; Rabu (5/8).

Dipimping langsung oleh Kepala Bidang Madrasah Kanwil Kemenag Sultra, Samsuri, para Kepala Madrasah baik di tingkat MI, MTs,dan MAN studi banding pada 2 tempat yang berbeda yakni di  MTsN Model 1 dan MIN Teladan 1 Kota Palembang.

Samsuri mengatakan, tatap muka dengan civitas MTsN Model 1 dan MIN Teladan 1 Palembang ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai sarana tukar menukar pengalaman terutama manajemen pengelolaan madrasah dan kiat-kiat meningkatkan prestasi dan mutu lulusan siswa madrasah.

“Kegiatan ini sebagai sarana tukar menukar pengalaman dan kiat meningkatkan prestasi sehingga motto’Madrasah Lebih Baik dan Lebih Baik Madrasah’ menjadi nyata, ungkapnya.

Rombongan Kemenag Sultra pada kesempatan ini menggali beberapa informasi dan kiat yang dilakukan oleh kedua madrasah tersebut sehingga dapat mejadi madrasah model dan madrasah teladan.

Kepala MTsN Model 1 Palembang, Yan Heri, menjelaskan keberhasilan Madrasahnya tidak terlepas dari kerjasama antara pihak Madrasah dengan Pemerintah Kota dan Provinsi.

Lebih lanjut dirinya menambahkan keberhasilan madrasahnya MTsN 1 Palembang juga berasal dari kekompakan para guru dan tata usaha yang melibatkan keikutsertaan komite sekolah dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. (r1)

sumber: sultra.kemenag.go.id (6/8/2015)

Yogyakarta Tuan Rumah KSM, AKSIOMA dan LKTI Tingkat Nasional Tahun 2017

Palembang, (Inmas Sulta) — Provinsi Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta ditetapkan sebagai tuan rumah penyelenggara kegiatan Kompetisi Sains Madrasah (KSM), Ajang Kompetisi Seni dan Olah raga Madrasah (Aksioma), Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) dan Expo Madrasah Tingkat Nasional Tahun 2017 mendatang.

Hal tersebut diputuskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang berlangsung, Senin (03/08/2015), di Aula Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Hadir dalam kesempatan itu, Direktur Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kementerian Agama (Kemenag) RI, M. Nur Kholis Setiawan, para Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Provinsi, para Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Madrasah (PendMa) serta sejumlah Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Informasi dan Humas Kanwil Kemenag se-Indonesia.

“Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Provinsi Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, kita tetapkan sebagai tuan rumah penyelenggaraKSM, AKSIOMA, LKTI dan Expo Madrasah Tingkat Nasional Tahun 2017,” ucap Direktur Pendidikan Madrasah, M. Nur Kholis Setiawan sembari mengetuk meja sebanyak tiga kali, dan disambut aplaus tepuk tangan dari seluruh peserta Rakor dan hadirin.

Dijelaskan, KSM merupakan program yang dilaksanakan Direktorat Madrasah secara rutin setiap tahun sebagai ajang sekaligus ruang bagi siswa madrasah untuk menampilkan kreatifitas dan bakat. Untuk tahun 2016 nanti, KSM Tingkat Nasional akan dihelat di Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Sedangkan AKSIOMA, pelaksanaannya sekali dalam Dua tahun.

Nur Kholis berharap agar penetapan Yogyakarta sebagai penyelenggara serangkaian kegiatan ivent nasional tersebut ditindaklanjuti dengan upaya persiapan dan segala bentuk pembenahan yang patut dilakukan, utamanya bagi pihak Kanwil Kemenag Provinsi Yogyakarta, dengan berkoordinasi kepada Kemenag RI, khususnya pada Ditjen Pendis.

Kakanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Mohamad Ali Irfan, dalam Rakor itu hadir bersama Kabid PendMa Kanwil Kemenag Sultra, Samsuri, Kepala Kantor Kemenag Kota Baubau Muhammad Dinisa, Kepala Kantor Kemenag Kota Kendari Zainal Mustamin, serta Kasubbag Informasi dan Humas, Syaifuddin Mustaming. (r1/sm)

sumber: sultra.kemenag.go.id (5/8/2015)

Menag Buka KSM, AKSIOMA, dan LKTI di Bumi Sriwijaya

Palembang (Inmas Sultra) —— Agenda Pelaksanaan Kompetisi Sains Madrasah (KSM), Ajang Kompetisi Seni dan Olahraga Madrasah (AKSIOMA), serta Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) Tahun 2015 resmi dibuka Menteri Agama (Menag), Lukman Hakim Syaifuddin, Senin  (3/8).

Malam puncak Pembukaan ajang kompetisi madrasah ini dipusatkan di Palembang Sport and Conention Centre (PSCC) dan dihadiri oleh lebih dari 3.000 peserta dan official dari seluruh provinsi se Indonesia.

Direktur Jenderal Pend Islam Kemenag RI, Kamaruddin Amin, mengatakan KSM,AKSIOMA, dan LKTI merupakan ajang yang sangat strategis dalam memupuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkuaitas, kuat dan kokoh.

Dikatakan, KSM merupakan ajang yang dilaksanakan sekali dalam setahun yang sebelumnya di laksanakan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan pada kesempatan ini KSM ke IV digelar di Kota Palembang, Sumatera Selatan dengan tujuan peningkatan mutu, budaya belajar, kreatifitas serta motivasi prestas dalam nilai islami.

Demikian pula dengan program AKSIOMA dilaksanakan 2 tahun sekali yang diharapkan mampu memberikan pengaruh yang signifikan dalam wahana kompetisi seni dan olahraga di lingkungan madrasah.

“AKSIOMA merupakan basis membangun jasmani dan rohani, mampu membangun iptek dan imtak dan fisik,” ujarnya.

Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Ishak Mekki, menyampaikan pihaknya akan terus berjuang membangun tidak hanya bidang pendidikan dan olahraga tetapi juga keagamaan.

Dirinya juga mengharapkan dengan pelaksanaan KSM, AKSIOMA dan LKTI di Palembang Sumsel, yang menyuguhkan aneka wisata dan kuliner dapat menambah semangat dan memacu prestasi di masa yang akan datang.

Menag, Lukman Hakim Saifuddin, dalam sambutannya mengatakan kegiatan ini merupakn ajang strategis untuk menyiapkan anak yang unggul beriman dan bertakwa, membudayakan akhlak yang mulia.

Lukman Hakim pada kesempatan ini menyampaikan pesan kepada para peserta dan guru yakni 1.       Mulai hari ini  sampai beberapa hari mendatang kalian akan bertanding dan berlomba, bertandinglah secara sportif, menjunjung tinggi nilai sportifatas, jangan sambong dengan kemenangan, akui kekalahan dengan berlapang dada

2.       Ajang ini tidak hanya digunakan sebagai ajang pertandingan saja tetapi memontum ini digunakan sebagai ajang silaturahim dari seluruh tanah air tercinta untuk mempererat  ukhuwah islamiyah dan wathaniyah

3.       Bagi para guru dan kepala madrsah untuk mengaktifkan kembali kelompok studi dalam mengasah pengetahuan kreatifatas madrasah, mengaktifkan kembali kegiatan ekstrakurikuler,seperti  sains club, English club, dan kelompok seni lainnya.

“Kita berharap akan muncul  kader keilmuan yang islami, atlit dan seniman nasional yang berlatar belakang madrasah yang akan mengharumkan nama bangsa, harapnya.

4.       Tanamkan pada diri anak-anak sekalian untuk bangga menjadi siswa siswi madrasah, tunjukkan kalian tidak hanya berprestasi di bidang agama tetapi juga bidang sains, olahraga, dan seni.

5.       Madrasah harus berperan aktif dalam menangkal virus yang mengancam keutuhan NKRI. Akhirnnya Menag mengucapkan selamat berkompetisi dan bertanding secara sportif, dan mengajak seluruh pihak untuk  menyukseskan dan memeriahkan ajang KSM, AKSIOMA, dan LKTI Tahun 2015 ini.

“Saatnya kita buktikan madrasah lebih baik, lebih baik madrasah,” tutup Menag. (r1)

sumber : sultra.kemenag.go.id (4/8/2015)

Kemenag Kendari gelar RDP dengan Ketua DPRD Kendari

Kendari(Humas)Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kemenag Kota Kendari mengadakan kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua DPRD Kota Kendari Abdul Rasak, SP pada hari Kamis, (30/7) pekan lalu.

Kegiatan ini dirangkaikan dengan kegiatan Silaturrahim dan Halal Bi Halal lingkup Kantor Kemenag Kota Kendari yang dihadiri oleh Walikota Kendari yang diwakili oleh Kabag Kesra, para pejabat (Kasi, Kepala Madrasah, Kepala KUA), penyuluh agama, pengawas Pendidikan Islam, staf lingkup Kemenag Kota Kendari, ormas yang ada di Kota Kendari, serta undangan lainnya.

Dalam RDP ini yang menjadi moderator adalah Dr.Supriyanto. Ketua DPRS Abdul Rasak didampingi oleh Kepala Kemenag Kota Kendari Zainal Mustamin serta Kabag Kesra Pemkot Kendari Arsyak Lastum.

Abdul Rasak dalam sambutannya mengapresiasi kegiatan yang digagas oleh Kepala Kemenag Kota Kendari Zainal Mustamin dimana secara aktif menjemput bola utnuk mengadakan dialog terbuka.. Fungsi DPRD sebagai badan yang mempunyai fungsi legislatif, anggaran dan pengawasan memerlukan mitra dialog dengan instansi pemerintah maupun dengan masyarakat agar dalam menjalankan fungsinya dapat berjalan sevara maksimal dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Sejah ini DPRD Kota kendari sudah melakukan evaluasi tehadap perda yang tidak sesuai dengan perkembangan jaman seperi perda miras. Kemudian beberapa produk perda yang sudah dilaksanakan seperti perda etika berbusana serta etika bebas buta aksara Al Quran dimana perda ini mendukung visi kota kendari yaitu salah satunya sebagai kota Spiritual City.

DPRD serta Pemkot Kendari bersinergi dalam melakukan pembangunan melalui pendekatan 1)inovasi;2)strategi; serta 3) program yang berasal dari musrengbang.

Saat ini Kota Kendari sedang fokus pada pengembangan dan pembangunan insfrastruktur yang kedepannya akan menunjang pertumbuhan dan meningkatkan kesejahteraan warga Kendari.

Dalam kesempatan RDP perwakilan Lembaga Pengembangan Tilawah al-Qur`an(LPTQ) Kota Kendari, FKUB Kota Kendari, Madrasah   meminta agar ketua DPRD dapat lebih memperhatikan pembinaan terhadap institusi keagamaan termasuk dalam penganggaran dana pembinaan serta dana pembangunan insfrastruktur madrasah. Sementara itu Kasi Pendidikan Madrasah Aidin meminta agar DPRD dapat mendukung sepenuhnya program MAN Insan Cendikia yang telah dilaksanakan bersama antara Kemenag Kota Kendari dengan Pemkot Kendari, serta Aidin meminta DPRD serius dalam upaya pencegahan narkoba di lingkungan sekolah/madrasah karena dapat merusak masa depan anak-anak bangsa khususnya di Kota Kendari. Disamping itu Aidin juga memeinta agar DPRD memperhatikan nasib guru-guru agana Non PNS supaya diberi insentif karena selama dengan keterbatasan anggaran dari pihak Kemenag insentif mereka masih terbilang kecil. Kasi Penyelenggara Haji H. Sunardin dalam kesempatan ini meminta kepada ketua DPRD agar perda biaya lokal bagi jamaah haji dapat terealisasi.

Abdul Rasak menampung semua aspirasi dan permintaan tersebut serta menjanjikan akan membahas dalam rapat anggota dewan serta akan berkoordinasi dengan Pemkot Kendari. Aspirasi ini sebagai wujud kepedulian dan tingginya harapan masyarakat terhadap kerja anggota dewan, untuk itu Abdul Rasak mengharapkan agar semua progarm yang masuk dapat menjadi terwujud dan dapat membawa kemaslahatan umat khususnya warga Kota Kendari. (bepe)

Alasan Emmanuel Adebayor Memutuskan Masuk Islam

REPUBLIKA.CO.ID, TOTTENHAM -- Setelah beberapa bulan ini masuk Islam, kali ini Emmanuel Adebayor mengungkapkan alasannya masuk Islam. Striker Tottenham Hotspur ini mengaku masuk Islam karena melihat kesamaan Islam dan agamanya sebelumnya, Nasrani yang akhirnya menuntun dia kepada kebenaran.

"Yesus mengajarkan bahwa hanya satu Tuhan dan hanya Allah yang pantas untuk disembah seperti dalam Deut 6:4 dan Mark 12:29. Sedangkan Islam pun demikian di surat An Nisa 4: 171," katanya kepada The Herald yang dilansir Abna24, Selasa (4/8).

Kemudian skuat timnas Togo itu juga menjelaskan beberapa alasannya memilih Islam. Dia kemudian mengunggah videonya di Youtube. Dalam video tersebut dia menggunakan jubah berwarna putih dan mendeklarasikan kepercayaan barunya itu.

"Wa asyhadu anna muhammadur rasulullah," demikian yang dia ucapkan dalam video yang diunggahnya.

Di antara beberapa alasannya tersebut adalah:

1. Nabi Isa (Yesus) juga tidak makan daging babi seperti halnya umat Muslim, karena babi adalah binatang yang kotor dan tidak sehat untuk dimakan

2. Kata Assalamu 'alaikum dan Inshaa Allah yang tercantum dalam kitab suci umat Islam, Alquran, ternyata juga digunakan oleh nabi Isa

3. Dia juga menemukan ternyata nabi Isa juga selalu membasuh muka, tangan dan kakinya sebelum beribadah, seperti yang dilakukan umat Islam

4. Ternyata nabi Isa dan nabi-nabi lainnya juga beribadah dengan bersujud ke tanah (lihat Matthew 26:39). Hal tersebut seperti yang disebutkan dalam surat Al Imran 3:43

5. Nabi Isa juga berjenggot dan mengenakan jubah. Di mana hal itu merupakan sunnah bagi para Muslim

6. Nabi Isa mentaati syariat dan juga percaya pada semua nabi, seperti yang tercantum dalam Matthew 5:17. Hal itu sama dengan Alquran yang menyebutkannya pada surat Al Baqarah 2:285 dan Al Imran 3:84

7. Seperti yang dia sebutkan sebelumnya, baik di Injil maupun Alquran menyebutkan hanya Allah yang patut untuk disembah.

sumber : republika.co.id; tgl. 5 Agustus 2015

Rakor FKUB se-Sultra dilaksanakan di Kemenag Kota Kendari

 

Kendari (Humas) bertempat di Aula Kemenag Kota Kendari, Rabu (29/7) dilaksanakan Rakor Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) se-Sultra. Rakor ini di inisiasi oleh Kanwil Kemenag Kota Kendari.

Gubernur Sultra yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Wakil Gubernur Brigjen (Pur. TNI) H.M. Saleh Lasata membuka kegiatan ini. Peserta berjumlah 100 orang terdiri dari Kepala Kantor Kemenag Kab/Kota, Penyelenggara Syariah Kab/Kota, Bimas (Kristen, Katolik, Hindu & Budha) Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Tenggara serta perwakilan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dari 13 Kab/Kota se- Sultra.

Sedagkan yang menjadi pemateri adalah 1) Kakanwil Kemenag Prov. Sultra (H. Moh. Ali Irfan, SE.MM.,M.Ak) membawakan materi “Peran Strategis Kemenag dalam Pembinaan Kerukunan Umat Beragama”; 2) Komandan Korem 143 HO Kendari  membawakan materi “Tantangan Kerukunan Nasional dalam Perspektif Politik, Hukum dan Keamanan Daerah”; 3) Kapolda Sultra membawakan materi “Peran Tokoh Agama untuk Memelihara Kamtibmas dan Memantapkan Kerukunan Nasional” serta; 4) Ketua FKUB Prov. Sultramembawakan materi “Reaktualisasi Nilai Ajaran Agama dan Kearifan Lokal untuk Menjaga Kerukunan Umat Beragama”.

Sementara itu Kepala Kantor Kemenag Kota Kendari Zainal Mustamin mengharapkan agar  dengan adanya Rakor FKUB ini dapat meningkatkan semangat toleransi, kesepahaman, saling pengertian serta mempererat komunikasi antar pemeluk beragama.Provinsi Sultra sampai saat ini menjadi daerah yang aman dan jauh dari konflik bernuansa agama, untuk itu keadaan ini harus terus dijaga serta perlu ditingkatkan komunikasi serta koordinasi dengan semua pihak, baik pemerintah, FKUB, tokoh agama, tokoh adat serta semua pihak yang terkait, karena kewajiban dalam menjaga kebersamaan, toleransi dan nilai-nilai persatuan kesatuan bangsa adalah menjadi tanggung jawab bersama. (bepe)

Para Pemimpin Dunia Akan Resmikan Masjid Terbesar Eropa di Moscow

Moskow- Sebentar lagi akan terjadi peristiwa yang sangat bersejarah di Moskow. Pada tanggal 23 September 2015 mendatang akan dilakukan peresmian masjid terbesar di Eropa. Peresmian, yang dibarengkan dengan perayaan Idul Adha itu, akan dihadiri oleh banyak pemimpin dunia Islam.

Seperti diberitakan media lokal Rusia, undangan peresmian sudah dilayangkan ke beberapa negara seperti Arab Saudi, Turki, Qatar, Irak, Iran, Palestina, Yordania, Kuwait, Kazakhstan, Kirghistan, Azerbaijan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, India, Chad, Sudan, Libya, dan sebagainya.

Hingga kini, negara yang menyatakan siap hadir adalah utusan dari Amerika Serikat, India, Chad, Sudan, Libya, dan Irak.

Wakil ketua dewan mufti Rusia, Rushan Abbyasov, mengatakan, “Persitiwa ini bukan hanya bersifat spiritual dan budaya saja. Tapi juga sangat penting dari sisi geografi dan politik. Ini akan membuktikan peran Rusia di dunia Islam. Rusia ingin memperbaiki hubungannya dengan dunia Islam.”

Masjid megah ini akan mempunyai luas 19 ribu meter persegi.

sumber : dakwatuna

Pesan Syafii Maarif untuk Muhammadiyah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif menilai Muhammadiyah ke depan tidak cukup hanya membantu pemerintah, tapi harus terlibat dalam pengelolaan negara.

"Muhammadiyah saat ini sudah memasuki abad kedua. Kalau pada abad pertama, Muhammadiyah menjadi mitra Pemerintah dan berkontribusi membantu program Pemerintah. Pada abad kedua saat ini, tidak cukup
hanya membantu," katanya di sela peluncuran buku "Muazin Bangsa di Makkah Darat" di arena Muktamar Muhammadiyah di Makassar, Selasa (4/8).

Menurut Syafii Maarif, dalam AD/ART Muhammadiyah yang dibuat tahun 1985, ada pasal yang isinya Muhammadiyah melakukan gerakan "amar makruf nahi munkar" bagi bangsa Indonesia. Saat ini, kata dia, kemungkaran yang terjadi di Indonesia sudah semakin banyak sepeti praktik korupsi, praktik mafia, dan sebagainya.

"Muhammadiyah tidak berdaya menghadapinya. Negara juga seperti tidak berdaya. Karena itu, Muhammadiyah harus ikut terlibat langsung di pemerintahan untuk berkontribusi memberantas praktik-praktik kemungkaran," katanya.

Syafii Maarif menegaskan bahwa Muhammadiyah harus mendorong kadernya untuk duduk di pemerintahan guna menduduki jabatan publik di eksekutif, baik sebagai menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan jabatan lainnya.

Kader Muhammadiyah yang duduk di pemerintahan tersebut, menurut dia, harus tetap menjaga amanah Muhammadiyah untuk melawan kemungkaran dan boleh tidak boleh larut di dalamnya. "Agar kader Muhammadiyah tidak larut, maka sebelum masuk ke pemerintahan dia harus sudah mapan lebih dulu, sehingga tidak mencari pekerjaan di pemerintahan," katanya.

Syafii menambahkan, kalau orang masuk ke pemerintahan untuk mencari pekerjaan, maka dia akan larut dan negara akan semakin sulit. Muktamar Muhammadiyah ke-47 berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan pada 3-7 Agustus 2015 dengan tema "Gerakan Pencerahan Menuju Indonesia Berkemajuan". Acaranya dibuka Presiden Joko Widodo.

sumber: republika.co.id; tgl. 5 Agustus 2015

Hari Ini Muktamirin Pilih 13 Pimpinan Pusat Muhammadiyah

REPUBLIKA.CO.ID,MAKASSAR--Struktur anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah rencananya dipilih pada Rabu (5/8) atau saat Sidang Pleno III Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar, Sulawesi Selatan.

Berdasarkan jadwal yang disiapkan panitia, Rabu, tercatat sebanyak 2.995 peserta yang memiliki hak suara akan memiliih 13 orang formatur dari 39 nama yang telah dikerucutkan lewat Sidang Tanwir pada 1-2 Agustus 2015.

Sebanyak 13 formatur ini, menurut panitia, yang nantinya akan menentukan figur para pimpinan PP Muhammadiyah periode 2015-2020.
Sementara untuk penetapan anggota PP Muhammadiyah, menurut keterangan akan dilakukan pada Kamis (6/7) atau saat Sidang Pleno VII.

Kemudian dilanjutkan sidang anggota PP Muhammadiyah terpilih dengan agenda memilih ketua umum persyarikatan dan penetapan sekretaris umum.
Setelah itu, ketua umum akan ditetapkan dan sektretaris umum diumumkan pada Sidang Pleno VIII.

Serah terima jabatan pimpinan PP Muhammadiyah akan dilakukan pada hari terakhir Muktamar Muhammadiyah yang dijadwalkan Jumat (7/8).
Pada hari yang sama, muktamirin akan mengesahkan keputusan muktamar hasil sidang komisi.
sumber: republika.co.id; tgl. 5 Agustus 2015

'Ekonomi Harus Menjadi Concern Muktamar Muhammadiyah'

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Muhammadiyah selama ini sudah dapat dikatakan berhasil berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan umat di sektor pendidikan dan kesehatan. Kemudian Azis Budi Setiawan mengingatkan agar Muhammadiyah juga mengembangkan sektor perekonomian yang dirasa masih belum menjadi fokus amal usaha organisasi masyarakat tersebut.

Sebelumnya Muhammadiyah sudah memiliki Bank Surya. Namun saat ini sudah diambil alih oleh Bank Bukopin. Hal itu semakin menandakan bahwa usaha amal Muhammadiyah masih tertinggal di sektor ekonomi.

Sebenarnya Muhammadiyah sudah memiliki ide bagus dalam mengembangkan sektor perekonomian dengan BTM (Baitul Tamwil Muhammadiyah). Bagi akademisi ekonomi syariah STEI SEBI ini, Muhammadiyah hanya perlu lebih memasifkan lagi dalam mengelola ekonomi. 

"Karena bagaimana pun juga, permasalahan ekonomi merupakan permasalahan terbesar bagi masyarakat bangsa Indonesia. Sehingga pengembangan sektor ekonomi harus menjadi concern muktamar Muhammadiyah," ujarnya kepada Republika, Selasa (4/8). 

Ia menyinggung nama Anwar Abbas yang merupakan akademisi ekonomi Islam dan juga menjadi calon kuat yang digadang-gadangkan akhir-akhir ini menjadi ketua umum Muhammadiyah. Sehingga dia berpotensi untuk mengembangkan sektor ekonomi yang krusial bagi masyarakat Indonesia dan juga anggota Muhammadiyah sendiri.

Hal terpenting yang harus dikembangkan adalah spirit of enterpreneurship. Ia menegaskan, para pengusaha Muhammadiyah harus bisa membangunnetworking antar pengusaha Muhammadiyah, sehingga perekonomian semakin kokoh. Karena bagaimana pun juga basis penting dalam mengembangkan ekonomi yaitu menjalankan individu-individu untuk menggerakkan sektor produksi maupun distribusi. 

Selanjutnya, Muhammadiyah harus mampu menaungi pengusaha-pengusaha tersebut dengan memfasilitasi networking keluar, dimana sebelumnya networking internal mereka sudah terjalin. Bahkan ia juga menekankan pentingnya Muhammadiyah dalam membangunkan jaringan ke luar negeri untuk meningkatkan ekspor. 

Selain itu, dalam rangka penguatan, Muhammadiyah juga harus memiliki lembaga yang bisa mendukung pengembangan usaha dan  pendanaan. Ia menyebut sistem crowd funding yang dikelola secara profesional dapat menjadi pilihan bagi Muhammadiyah sebagai cara mensupport pendanaan tersebut.

Dengan adanya sistem crowd funding tersebut sehingga anggota bisa berinvestasi dan terlibat di dalamnya secsra profesional. Kemudian dapat digunakan untuk mendanai usaha mikro kecil di sekitar wilayah kelolaan Muhammadiyah. 

BTM yang menjadi cikal bakal manajemen investasi yang bersifat profit yang harus dimaksimalkan untuk dikembangkan menjadi institusi sumber pendanaan usaha. Hal itu juga dimungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut dalam memberikan peningkatan skill manajemen finance.

Potensi tersebut dapat disinergikan dengan kampus-kampus besar Muhammadiyah dengan membangun inkubator pengembangan bisnis yang mendorong lahirnya badan-badan tamwil yang skalanya lebih besar.

sumber: republika; tgl. 4 Agustus 2015

Isi Khutbah Wada Din Syamsuddin

REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- "Inilah khutbah wada' saya." Petikan ucapan yang dilontarkan Muhammad Sirajuddin Syamsuddin pada Senin (3/8) malam itu menandai akhir jabatannya di kursi Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, kursi yang selama dua periode ia duduki.  

Malam itu, tokoh yang akrab dengan sapaan Din Syamsuddin itu menyampaikan pidato yang ia sebut sebagai khutbah wada' atau khutbah terakhir di hadapan sekitar 2600-an peserta Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Balai Sidang Muktamar Universitas Muhammadiyah Makassar, Sulawesi Selatan. Pidato Din sekaligus membuka sidang pleno perdana Muktamar tersebut.

Dalam pidatonya, Din menyatakan Muhammadiyah tidak perlu kehilangan asa dan kepercayaan diri menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Muhammadiyah, kata Din, memiliki banyak pengalaman dan berhasil melewati berbagai cobaan yang tercatat dalam sejarah. "Pengalaman sejarah mendatangkan hikmah dan anugerah yang membawa Muhammadiyah mengalami kemajuan," ujarnya.

Din memang sudah tidak bisa menduduki kursi Ketua Umum karena AD/ART persyarikatan membatasi jabatan itu maksimal hanya dua periode. Din sebenarnya masih bisa menjadi salah satu anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Akan tetapi, Din memilih tidak melanjutkan kiprahnya di lingkaran elit persyarikatan yang didirikan KH Ahmad Dahlan itu.

"Walau boleh menjadi anggota PP Muhammadiyah, saya berpikir untuk tidak mengembalikan formulir (kesediaan)," ujarnya. Din mengaku keputusan tersebut ia pilih untuk memberi kesempatan beramal dan mengabdi kepada pengurus Muhammadiyah lainnya.

Sebelum menjabat Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din pernah menjabat Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah periode 1989-1993. Berselang tujuh tahun, Din untuk pertama kali masuk jajaran elit Muhammadiyah sebagai anggota PP.

Pada 2005, Muktamar Muhammadiyah ke-45 di Malang mengangkat Din Syamsuddin menjadi Ketua Umum. Ia melanjutkan estafet kepemimpinan dari cendekiawan Ahmad Syafii Maarif.

Din mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota PP Muhammadiyah periode 2010-2015. Menurut Din, kerja sama yang terjalin selama lima tahun terasa begitu kompak. Ia mengakui, ada perbedaan pandangan di antara anggota PP. Akan tetapi, perbedaan itu selalu bisa terselesaikan tanpa muncul perpecahan.

Sebagaimana kerap ia sampaikan dalam pemberitaan sebelumnya, Din ingin melanjutkan kiprahnya di Muhammadiyah menjadi Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pondok Labu, Jakarta Selatan. Ranting adalah tingkat perwakilan organisasi paling rendah di Muhammadiyah. Ia meminta kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jakarta Selatan untuk memproses keinginannya bersama warga Pondok Labu untuk mendirikan ranting. "

Saya InsyaAllah Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah tersebut," ujar Din. Pernyataan Din sontak disambut tawa sekaligus riuh tepuk tangan muktamirin.

Ketua Komite Pengarah Haedar Nashir yang duduk di atas panggung bersama jejeran pimpinan Muhammadiyah lain menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas kontribusi Din kepada Muhammadiyah.  Haedar yang juga salah satu Ketua PP Muhammadiyah menilai kontribusi Din begitu besar untuk pengembangan organisasi.

Tawa malam itu belum berakhir. Haedar mengatakan, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta dan PDM Jakarta Selatan untuk tidak mempersulit proses berdirinya Ranting Pondok Labu gagasan Din. "Kalau sampai mempersulit nanti Pimpinan Pusat akan turun tangan," ujarnya disambut tawa hadirin. 

sumber: republika.co.id; tgl. 4 Agustus 2015

Tiga Opsi Din untuk Kemandirian dan Kepercayaan Diri Muhammadiyah

REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin menawarkan tiga opsi peran politik bagi Muhammadiyah ke depan. Din menilai situasi politik nasional yang dihadapi Muhammadiyah mengandung tantangan sekaligus memberi peluang.

"Seandainya Muhammadiyah mampu mengubah tantangan menjadi peluang, maka inilah saatnya Muhammadiyah mengembangkan kemandirian dan kepercayaan diri," ujar Din dalam pidato iftitah Sidang Pleno Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Balai Sidang Muktamar Universitas Muhammadiyah Makassar, Sulawesi Selatan pada Senin (3/8) malam.

Opsi pertama bagi peran politik Muhammadiyah yaitu tetap pada jati diri sebagai gerakan dakwah pencerahan yang berorientasi kultural. Orientasi itu yakni fokus pada penguatan landasan budaya dalam masyarakat dan tetap menjalankan aktivitas politik sebatas politik moral. Muhammadiyah lewat opsi ini, kata Din, akan menjaga kedekatan yang sama dengan semua partai politik.

"Dalam pemilu Muhammadiyah bersikap netral," ujar Din.

Opsi kedua, Muhammadiyah mendirikan sebuah partai politik sebagai amal usaha atau mengembangkan hubungan khusus dengan partai politik tertentu sebagai partai utama. Hal ini menunjukkan Muhammadiyah tetap pada jati diri sebagai gerakan pencerahan dengan orientasi kultural namun tetap memandang penting jalur dakwah lewat politik.

Opsi ketiga, Muhammadiyah tetap mengembangkan kedekatan yang sama dengan parpol namun pada momen pemilu dapat mendukung calon yang dinilai dapat memperjuangkan kepentingan Muhammadiyah. "Dengan syarat, mereka mempunyai sifat amanah, memiliki kecakapan, integritas moral, kapasitas intelektual, serta loyal dan peduli pada organisasi Muhammadiyah," kata Din.

Din mengaku opsi apa pun yang dipilih Muhammadiyah, harus dijalankan dengan mengedepankan tujuan dakwah Muhammadiyah. Ia menyatakan, perlu ada revitalisasi watak sejati Muhammadiyah. "Muhammadiyah tetap pada misi suci kelahirannya yaitu mencerahkan peradaban bangsa," ujar Din.

sumber: republika.co.id; tgl. 4 Agustus 2015

Gus Mus: Saya Salut Kepada Muhammadiyah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Organisasi Islam Muhammadiyah masih melangsungkan Muktamar di Makassar, Sulawesi Selatan. Kiai Mustofa pun Bisri mengaku salut atas lancarnya penyelenggaraan Muktamar Muhammadiyah ke-47 tersebut.

Rasa salut Gus Mus, begitu sapaan akrab Kiai Mustoga Bisri, ia sampaikan melalui akun twitternya @gusmusgusmu. Melalui akunnya di media sosial tersebut ia juga menyampaikan rasa hormat kepada Muhammadiyah dan Muktamarnya.

"Dari arena Muktamar Nahdlatul Ulama (NU), dengan tulus saya sampaikan hormat dan salut setinggi-tingginya kepada Muhammadiyah dan Muktamarnya. Mabrűk..!," tulis Gus Mus, Selasa (4/8).

Sebelumnya, Gus Mus mengaku sempat menangis melihat sidang pleno pembahasan tata tertib Muktamar ke-33 NU pada Senin, (3/8) kemarin. Sebabnya, Muktamar yang dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo tersebut sempat berlangsung ricuh.

Namun, ketegangan yang sempat membelah peserta Muktamar NU dapat terlewati. Hal tersebut tidak lepas dari peran penting Gus Mus dalam mengingatkan para muktamirin.
sumber: republika.co.id; tgl. 4 Agustus 2015

Ini Keputusan Muktamar NU Soal Kerukunan Umat Beragama dan BPJS

REPUBLIKA.CO.ID, JOMBANG -- Peserta Sidang Komisi Bahtsul Masail Qanuniyah (perundang-undangan) pada Muktamar Ke-33 NU di Kompleks Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, mengusulkan kepada pemerintah untuk membentuk Badan Nasional Kerukunan Umat Beragama.

"Badan khusus itu penting sebagai kelanjutan dari FKUB yang selama ini sudah ada pada tingkat kabupaten/kota hingga provinsi, namun kami usulkan agar dibentuk hingga tingkat nasional, karena masalah keagamaan akhir-akhir ini cukup menyolok," kata pimpinan sidang komisi itu Prof KHM Ridwan Lubis di Jombang, Selasa (4/8).

Anggota Musytasyar PBNU asal Sumatera itu menjelaskan usulan itu muncul ketika peserta sidang membahas tentang UU Perlindungan Umat Beragama dan pelaksanaan pendidikan agama di sekolah (PP Nomor 55/2007), apalagi ada sejumlah materi pendidikan agama di sekolah yang dimasuki materi-materi versi Wahabi.

"Akhirnya, peserta mengusulkan perlunya badan khusus untuk itu, bahkan fungsinya tidak hanya sekadar menjadi kelanjutan dari FKUB, namun bisa juga menangkal radikalisasi, merevisi perda-perda yang bertentangan dengan agama, dan juga meredam meluasnya insiden seperti Tolikara," katanya.

Mengenai perbaikan pengelolaan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan, Prof KHM Ridwan Lubis mengatakan muktamirin mengusulkan dua model BPJS yakni BPJS Umum dan BPJS Syariah.

"Soal hukum BPJS, apakah haram atau tidak bukan kewenangan kami, tapi Komisi Bahtsul Masail Waqi'iyah yang membahas. Kami hanya dari aspek qanuniyah," katanya.

Sebelumnya (3/8), peserta Sidang Komisi Bahtsul Masail Waqi'iyah (masalah kekinian) pada Muktamar Ke-33 NU di Kompleks Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, dapat menerima dan memperbolehkan BPJS Kesehatan yang sebelumnya sempat diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

"BPJS itu tergolong dalam konsep Syirkah Ta'awwun yang sifatnya gotong royong (sukarela), bukan seperti asuransi yang menjadi dasar dari fatwa haram oleh MUI," kata anggota pimpinan sidang Komisi Bahtsul Masail KH Asyhar Shofwan MHI.

Dalam sidang Komisi Bahtsul Masail Waqi'iyah itu, Ketua Lembaga Bahsul Masail (LBM) PWNU Jatim itu menjelaskan asuransi memang haram, bahkan NU sendiri sudah menghukumi asuransi itu haram, karena sifatnya "profit", kecuali asuransi yang dilakukan pemerintah, seperti Jasa Raharja, karena sifatnya santunan.

Oleh karena itu, NU merekomendasikan pemerintah harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang sifat gotong royong atau sukarela dari BPJS Kesehatan itu agar masyarakat tidak memahami BPJS Kesehatan sebagai asuransi pada umumnya.

sumber: republika.co.id; tgl. 5 Agustus 2015

Usai Perdebatan Alot, Ini Keputusan Mekanisme Pemilihan Rais Aam

REPUBLIKA.CO.ID, JOMBANG — Perdebatan alot seputar mekanisme pemilihan rais aam atau imam tertinggi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akhirnya menjumpai ujung. Setelah tidak berhasil diputuskan dengan musyawarah, para rais syuriah atau imam tertinggi pengurus NU hingga tingkat bawah melakukan pemungutan suara pada Selasa (4/8) malam.

Hasilnya, 252 rais syuriah menyatakan setuju bahwa mekanisme pemilihan rais aam dilakukan dengan mekanisme ahlul halli wal aqdi atau AHWA, yakni pemilihan melalui tim formatur berisi sembilan ulama. Selebihnya, 235 menyatakan menolak sistem tersebut, sedangkan 9 sisanya tidak memilih atau abstain.

Anggota Rais Syuriah PBNU KH Masdar F Masudi menyampaikan, pada Rabu (5/8) pagi, agenda akan dilanjutkan dengan sidang pleno hasil sejumlah sidang komisi. Di dalamnya, termasuk menyampaikan keputusan sidang Komisi Organisasi yang dilaksanakan para rais syuriah.

“Nama-nama calon formatur kan sudah disaring dari cabang-cabang. Besok akan dibentuk anggota AHWA. Tim AHWA kemudian memilih rais aam. Kemudian rais aam menjaring nama-nama dari bawah untuk mengusulkan nama Ketua Umum,” ujar Kiai Masdar kepada Republika melalui sambungan telepon.

Dimintai keterangan soal dinamika forum rais syuriah, Kiai Masdar hanya meyakinkan bawah semua proses telah selesai. “Yang pasti, semua sudah selesai. Kalau tentang AHWA sudah selesai, sudah tidak ada masalah, tinggal pembentukan formatur,” ujar dia.

Bagi delegasi wilayah atau cabang yang sebelumnya tidak menyerahkan nama-nama kandidat tim AHWA karena alasan menolak sistem tersebut, menurut Kiai Masdar, mereka bisa mengusulkan nama-nama tersebut.

sumber: republika.co.id; tgl.5 Agustus 2015

Menag: Pemberitaan Muktamar NU Jangan Berat Sebelah

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin berharap media massa mampu memberitakan jalannya Mukatamar Nahdlatul Ulama ke-33 secara seimbang dengan tidak hanya menyoroti isu suksesi kepemimpinan ormas Islam tersebut.

"Kami berharap teman-teman pers jangan berat sebelah dalam menyoroti Muktamar (NU) hanya dengan mengangkat isu-isu suksesi kepemimpinannya saja," kata Lukman di Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Selasa (4/8).

Menurut dia, selain mengangkat isu suksesi, media massa juga diharapkan memiliki perhatian khusus terhadap isu-isu penting yang dibahas dalam komisi "bahtsul masail" yang mampu menghasilkan rekomendasi bagi pemerintah.

"Meski itu (isu suksesi kepemimpinan) penting, tapi juga tidak kalah penting adalah terkait isu-isu yang di bahstul masail yang tentu bukan hanya bermanfaat bagi pemerintah, tapi juga masyarakat secara nasional," kata dia.

Sementara itu, Lukman mengatakan, terhadap Muktamar NU yang berlangsung di Jombang, Jawa Timur tersebut, pemerintah berharap banyak agar ormas Islam terbesar tersebut dapat menyumbangkan rumusan bagi pemerintah menghadapi situasi dan kondisi saat ini.

"Kami berharap NU bisa menghasilkan rumusan-rumusan tidak hanya kepemimpinan yang tentu akan baru baik di tingkat Syuriah, maupun Tanfidziah," kata dia.

Selain itu, ia juga berharap agar persoalan suksesi kepemimpinan NU yang diberitakan terdapat polemik dalam mekanisme penentuan ketuanya, dapat segera diselesaikan dengan baik. "Jadi tentu pemerintah mengharapkan muktamar dapat berakhir dengan baik dan tentu menghasilkan sumbangsih yang lebih besar bagi bangsa dan negara kita," kata dia.

Dalam Muktamar NU yang dijadwalkan berakhir hingga 5 Agustus 2015 itu, dibentuk komisi-komisi Bahtsul Masail untuk membahas isu-isu aktual di antaranya mengenai BPJS, hukum eksploitasi lahan secara berlebihan, alih fungsi lahan, asuransi, korupsi serta ihwal pengingkaran janji bagi pemimpin.

sumber: republika.co.id; tgl. 5 Agustus 2015

Ahlul Halli Wal Aqdi dan Benih Konflik di Tubuh NU

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Ma’mun Murod Al-Barbasy
Pemerhati NU dan Direktur Pusat Studi Islam dan Pancasila (PSIP) FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta

Muktamar NU telah dibuka oleh Presiden Joko Widodo, 1 Agustus 2015. Ada beberapa agenda muktamar yang dibahas. Di antaranya Program Satu Abad NU, perubahan Anggaran Rumah Tangga (ART), sampai pemilihan Rais Aam dan Ketua Tanfidziyah. Dua agenda terakhir ternyata yang sungguh menarik. Perhatian muktamirin seperti deras mengalir. 

Dalam materi muktamar terkait perubahan ART, ada tawaran perubahan fundamental terkait pemilihan Rais Aam. Di mana Rais Aam yang sejak Muktamar Yogyakarta 1989 sampai Muktamar Makassar 2010 dipilih secara langsung akan dipilih melalui mekanisme Ahlul Halli Wal Aqdi(AHWA). Sementara untuk pemilihan Ketua Tanfidziyah praktis tak ada perubahan, yaitu dipilih secara langsung oleh muktamirin, setelah mendapat persetujuan dari Rais Aam terpilih.

NU dan AHWA
AHWA sesungguhnya merupakan salah satu model pemilihan khalifah masa Khulafaul Rasyiddin. Model ini pernah diterapkan pada pemilihan Abu Bakar dan Utsman bin Affan. Abu Bakar dipilih melalui AHWA oleh perwakilan umat yang saat itu berkumpul di Balai Pertemuan (Tsaqifah) Bani Saidah. Namun ada juga yang menyebut dengan istilah ‘bay’ahterbatas’. Naiknya Utsman bin Affan sebagai khalifah murni dilakukan dengan AHWA. 

Saat sakit Umar bin Khattab semakin parah akibat ditikam Abu Lu’luah, sebagai antisipasi vakumnya kekuasaan, Umar membentuk AHWA. Di dalamnya beranggotakan enam sahabat: Abdurrahman bin Auf, Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Sa’ad bin Abi Waqqas, Zubeir Awwam, dan Thalhah bin Ubaidillah (mempunyai hak bicara dan hak suara), ditambah Abdullah bin Umar (hanya mempunyai hak bicara). Sidang AHWA ini berhasil memilih Usman bin Affan sebagai khalifah pengganti Umar.

Praktek AHWA ini sebenarnya juga pernah diterapkan di dalam NU. Saat itu, menjelang Muktamar Situbondo, dalam tubuh NU diselimuti konflik. Tarik-ulur itu muncul sebagai imbas dari perseteruan kubu Cipete (KH. Idham Cholid) dan Kubu Situbondo (KH. As’ad Syamsul Arifin). Munculnya dua kubu berawal dari konflik di PPP menjelang Pemilu 1982 terkait kebijakan Ketua Umum PPP HJ. Naro dalam penentuan nomor urut kursi DPR RI yang banyak merugikan kiai sepuh. 

Konflik ini ternyata terus merembet ke dalam NU. Kubu politisi yang diuntungkan oleh kebijakan Naro, kemudian mendukung kebijakan Naro. Sementara kiai sepuh yang banyak dirugikan, tentu saja menentang kebijakan Naro. Perseteruan ini kian runyam setelah Kiai Idham menyatakan mundur sebagai Ketua Tanfidziyah. Keputusan itu dilakukan atas “desakan” kiai-kiai sepuh yang dipimpin Kiai As’ad. Tapi secara mengejutkan, beliau mencabut pernyataan pengunduran dirinya hanya berselang kurang lebih seminggu setelah pengunduran dirinya. 

Walau kubu-kubu dalam tubuh NU dianggap selesai namun faktanya masih tetap saja terjadi. Masalah ini dikhawatirkan bakal muncul dalam Muktamar Sitobondo. Untuk menghindari hal ini, Muktamar Situbondo memakai mekanisme yang berbeda dari muktamar-muktamar sebelumnya, yaitu AHWA. Mekanisme ini dianggap tepat untuk meredam benih-benih perseteruan yang masih terjadi. 

Dan benar, kubu-kubuan ternyata muncul kembali. Terutama ketika sidang untuk memilih siapa yang bakal dan pantas menjadi ketua dan anggota AHWA. Pada sidang ini, peserta terpecah menjadi dua kubu. Kubu pertama yang menghendaki Kiai As’ad sebagai ketua. Kubu lainnya, menghendaki Kiai Idham sebagai ketua AHWA. Namun perpecahan bisa dihindari setelah Kiai Idham meminta supaya peserta memilih Kiai As’ad sebagai ketua AHWA. Dengan pengunduran diri ini, Kiai As’ad pun ditunjuk sebagai ketua AHWA. 

Kiai As’ad kemudian menunjuk enam kiai sebagai AHWA. Mereka adalah KH. Ali Maksum (Yogyakarta), KH. Masykur (Jakarta), KH. Syamsuri Baidlawi (Jombang), KH. Achmad (Sumatera Utara), KH. Romli Ahmad (Kalimantan Timur), dan KH. Rofi’i Mahfudz (Sulawesi Selatan). Tim AHWA ini berhasil memilih KH. Ahmad Siddiq dan Abdurrahman Wahid sebagai Rais Aam dan Ketua Tanfidziyah. Muktamar NU pun berlangsung mulus. Mekanisme AHWA terbukti berhasil menyelamatkan NU dari konflik berkepanjangan. 

Saatnya Kembali ke AHWA 
Ketika Muktamar Yogyakarta 1989, NU memutuskan mengubah mekanisme pemilihan dari AHWA menjadi one man one vote. Konteks saat itu bisa dipahami. Apalagi Gus Dur adalah Ketua Tanfidziyah yang dikenal sebagai pegiat demokrasi. Tentunya ia berusaha mengedepankan nilai-nilai demokrasi. Tapi ternyata dengan dalih demokrasi justru telah membawa mafsadat bagi NU. 

Pertama, menurunkan wibawa kiai. Kiai (ulama) itu pewaris para nabi. Pantang berebut jabatan (Rais Aam). Namun dengan one man one votejutru berhasil “memaksa” para kiai untuk terlibat “perebutan” jabatan. Kedua, money politics menjadi sulit dihindari. Siapapun pun yang menghadiri Muktamar Makassar 2010, tentu merasakan betul aromamoney politics. Muktamar NU nyaris bak muktamar atau kongres partai. 

Ketiga, rawan intervensi. Tentu publik masih ingat pelaksanaan Muktamar Cipasung 1994, ketika rezim Soeharto secara demonstratif mengacak-acak Muktamar NU. Keempat, berpotensi memecah belah. Muktamar Yogyakarta hampir-hampir kembali mengoyak-koyak NU, ketika Kiai Idham yang tak diunggulkan menduduki Rais Aam hampir saja mengalahkan Kiai Ahmad Siddiq. 

Begitu juga ketika KH. Ali Yafie yang tidak diunggulkan menduduki Wakil Rais Aam berhasil mengalahkan KH. Sahal Mahfudz dengan selisih suara yang jauh. Maka tepat ketika NU mencoba kembali menggunakan AHWA. Di sinilah maka berlaku qaidah ushul, dar ul mafaasid muqaddamun alaa jalbil mashalih, menghindari kerusakan lebih utama daripada memperoleh manfaat yang sedikit.

Dalam rancangan ART Bab XIV Pemilihan dan Penetapan Pengurus Pasal 40 disebutkan (1) Pemilihan dan Penetapan Pengurus Besar NU sebagai berikut: a. Rais Aam dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat melalui sistem AHWA. b. AHWA terdiri dari 9 ulama yang dipilih secara langsung oleh muktamirin. e. Ketua Umum dipilih secara langsung oleh muktamirin melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam muktamar dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaannya secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan dari Rais Aam terpilih.

Meskipun terlambat, kesadaran untuk kembali menggunakan AHWA patut mendapat apresisi. Hanya saja perubahan yang ditawarkan sepertinya masih terkesan setengah-setengah. Mestinya kalau mau menggunakan AHWA secara utuh, pemilihan Ketua Tanfidziyah jangan diserahkan kepada muktamirin. Selepas memilih AHWA, berilah kewenangan juga kepada Tim AHWA untuk memilih Ketua Tanfidziyah. Sebab ketika Ketua Tanfidziyah masih dipilih langsung oleh muktamirin maka berbagai kemungkinan terkait intervensi atau money politics, misalnya, masih sangat mungkin dan rawan terjadi.

Sementara terkait penerapan AHWA andai disetujui oleh muktamirin dalam Sidang yang membahas ART, sebaiknya penerapannya harus bijaksana. Jangan sampai penerapannya menimbulkan gejolak. Saya yakin semua muktamirin sepakat dengan AHWA. Hanya saja soal penerapannya, sepertinya ada dua kubu yang saling bersebarangan. Ada kubu yang menghendaki penerapannya saat ini juga. Namun ada kubu yang menghendaki agar AHWA diterapkan pada muktamar mendatang. Masalah ini harus disikapi secara bijaksana oleh seluruh muktamirin, termasuk –- dan ini yang lebih penting -– oleh kandidat Rais Aam dan Ketua Tanfidziyah. Semoga.
sumber: republika.co.id; tgl. 5 Agustus 2015